Hindari Jago Kandang, Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Harus Diuji Secara Nasional

indonesiasatu, 24 Nov 2018, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

PENDIDIKAN - Harusnya penerimaan dan penghargaan terhadap lulusan perguruan tinggi manapun sama oleh dunia usaha dan industri atau oleh para pengguna lulusan perguruan tinggi. Tapi kenyantaannya tidak demikian, lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) lebih diterima dan dihargai dari pada lulusan perguruan tinggi swasta (PTS), dan lulusan PTN papan atas lebih diterima dari pada lulusan PTN papan bawah, apalagi yang tidak punya papan alias lulusan PTS apa adanya.

Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas produk itu tergantung dari bahan bakunya. “Tembaga tak akan berubah jadi emas walaupun diolah bagaimanapun jua, dan untuk mendapatkan emas harus melewati proses saringan dan ujian yang tak gampang.” Demikian pula halnya dewasa ini, PTN/PTS dalam merekrut mahasiswa baru, juga melakukan saringan dan ujian, untuk mendapatkan mahasiswa yang sesuai minat dan kemampuannya. Mereka seolah-olah melakukan “pendulangan emas, menyaring dan menguji jutaan kilo logam yang ada untuk mendapatkan logam mulia.”  Sementara itu ada PTS yang dalam promosi iklannya mencantumkan “Tanpa Ujian Masuk,” lelucon apa lagi yang sedang dimainkan oleh PTS ini, untuk kuliah kok tak ada ujian saringannya.

Ujian saringan masuk, atau apalah itu namanya UMPTN, SMPTN, PMB, suka-suka yang buat kebijakan sajalah. Tapi maksudnya tak lain adalah untuk seleksi minat dan kemampuan sebelum mengikuti suatu program pendidikan yang akan dilalui oleh para calon mahasiswa, karena beda jurusan beda syarat minimum kemampuan akademiknya. Misalkan untuk jurusan teknik lebih diutamakan calon siswa dengan kemampuan matematikanya, dan untuk jurusan bahasa Inggris lebih diutamakan kemampuan akademik di bidang bahasa. Sehingga nantinya para  mahasiswa tersebut tidak mendapat kesulitan dalam mengikuti perkuliahan dan para pengajarpun juga mengalami hal yang sama, tidak banyak kesulitan dalam mengajar, “suatu mekanisme alamiah.”

Berhasilnya program perkuliahan atau proses belajar mengajar di kelas sangat ditentukan oleh dua aktor yang saling mempengaruhi yaitu pelajar dan pengajar, dimana kedua aktor ini sangat diharapkan punya kualifikasi minimum yang disyaratkan untuk bisa menghasilkan lulusan yang “berkualitas dan mempunyai daya saing”. Selanjutnya kualitas dan daya saing juga sangat ditentukan oleh apa yang dipelajari dan alat pendukung proses belajar mengajarnya.

Selama perguruan tinggi mengikuti kurikulum secara nasional dalam pengajarannya maka bisa dipastikan bahwa kualitas minimum sudah terpenuhi. Begitu juga halnya dengan daya saing, selama perguruan tinggi yang dimotori oleh para pengajar melakukan pengayaan materi sesuai dengan situasi kekinian dengan menggunakan buku-buku rujukan dari terbitan terbaru sesuai dengan seri revisinya serta dibekali dengan kemampuan komunikasi dan berkomunikasi dengan bahasa asing di luar mata kuliah wajibnya, maka persaingan bukanlah hal yang harus ditakuti.

Apakah kualitas dan daya saing itu bisa diterima hanya dengan pernyataan dan retorika belaka? Tentu saja tidak. Kualitas harus diuji dengan suatu standar, alat uji yang sama, yaitu uji kompetisi secara nasional sesuai dengan jurusannya masing-masing, “Ujian Negara” baik PTN atau PTS memakai ujian yang sama untuk jurusan yang sama, sehingga perbedaan penilaian dan penghargaan tidak ditemukan lagi, karena sama-sama lulusan dalam ujian dengan kesulitan yang sama, tak ada lagi penilaian dan  penghargaan berdasarkan almamater, tetapi lebih cenderung pada kemampuan individual, walaupun kemampuan individual para lulusan sangat mempengaruhi nama baik perguruan tinggi dimana mereka belajar.

Setelah adanya sistem akreditasi, “Ujian Negara” sepertinya sudah tidak terdengar lagi, masing-masing PTN/PTS membanggakan diri dengan jargon yang sudah basi “semua kecap adalah No. 1.” Sistem administrasi yang hanya menciptakan “Jago Kandang” yang tidak bisa bersaing secara “fair play,” dapat kerja dan jabatan karena ada unsur KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), yang semangkin terpelihara dan berkembangbiak setelah adanya otonomi daerah, yang dilegalkan dengan biaya politik yang terlalu tinggi.(Hendri)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu